Kepercayaan publik terhadap profesi tertentu sangat penting karena dapat memengaruhi stabilitas sosial, legitimasi pemerintah, dan keharmonisan masyarakat. Namun, tidak semua profesi memperoleh tingkat kepercayaan yang sama. Sebagian profesi kerap dianggap penuh kepentingan, sarat konflik kepentingan, atau bahkan tidak transparan sehingga menimbulkan keraguan di mata masyarakat.
Berdasarkan hasil survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 yang dilakukan di Indonesia pada periode 24 Mei – 7 Juni 2024, terlihat bahwa ada beberapa profesi yang menempati posisi teratas sebagai profesi paling tidak dipercaya masyarakat.
Hasil Survei: Profesi Paling Tidak Dipercaya
-
Politisi – 45%
Politisi menempati posisi pertama sebagai profesi yang paling tidak dipercaya. Hal ini tidak terlepas dari citra politisi yang sering dikaitkan dengan janji-janji kampanye yang tidak ditepati, praktik korupsi, serta kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan rakyat. -
Pejabat Kabinet/Kementerian – 41%
Pejabat pemerintah berada di urutan kedua. Publik menilai sebagian pejabat kurang transparan dalam kebijakan publik dan rentan dengan isu korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. -
Polisi – 41%
Kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum, namun kepercayaan publik masih rendah. Kasus penyalahgunaan kekuasaan, pungli, serta ketidakadilan dalam penanganan hukum menjadi alasan masyarakat ragu mempercayai aparat kepolisian. -
Influencer – 25%
Di era digital, influencer memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Namun, banyak yang dianggap hanya mengejar keuntungan pribadi, menyebarkan konten tidak mendidik, atau mempromosikan produk tanpa pertimbangan etika. -
Pegawai Pemerintah/PNS – 24%
PNS sering dikaitkan dengan birokrasi yang berbelit, pelayanan publik yang lamban, serta dugaan praktik tidak profesional, sehingga tingkat kepercayaannya juga relatif rendah. -
Pengacara – 24%
Meski berperan dalam penegakan hukum, sebagian pengacara dipandang lebih membela kepentingan klien yang membayar daripada memperjuangkan kebenaran dan keadilan. -
Hakim – 23%
Hakim yang seharusnya menjadi simbol keadilan, justru masih mendapatkan persepsi negatif akibat kasus suap, vonis kontroversial, atau dugaan intervensi politik. -
Eksekutif Periklanan – 18%
Dunia periklanan sering dianggap manipulatif karena kerap menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga membuat publik lebih skeptis. -
Pemimpin Bisnis – 17%
Beberapa pemimpin bisnis dianggap hanya mementingkan profit perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan maupun dampak sosial-lingkungan. -
Jurnalis – 15%
Meski perannya vital sebagai penyampai informasi, sebagian jurnalis dianggap tidak netral, berpihak pada kepentingan tertentu, atau menyebarkan berita sensasional tanpa verifikasi yang matang.
Analisis dan Implikasi
Hasil survei ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap profesi-profesi yang berkaitan erat dengan kekuasaan, hukum, dan opini publik. Hal ini dapat berdampak pada:
-
Merosotnya legitimasi lembaga: Ketika masyarakat tidak percaya pada politisi, pejabat, atau aparat, legitimasi institusi negara pun ikut melemah.
-
Tantangan demokrasi: Rendahnya kepercayaan terhadap politisi dan pejabat dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat.
-
Kualitas informasi menurun: Ketidakpercayaan pada jurnalis dan influencer dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap hoaks dan informasi tidak valid.
-
Pengaruh terhadap dunia bisnis: Rendahnya kepercayaan pada pemimpin bisnis dan periklanan menuntut adanya transparansi lebih dalam dunia korporasi.
Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat berharga bagi setiap profesi. Survei Ipsos 2024 mengingatkan bahwa sebagian profesi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun citra positif di mata masyarakat.
Untuk memperbaikinya, diperlukan langkah nyata berupa transparansi, akuntabilitas, integritas, serta komitmen etika yang tinggi. Hanya dengan cara itulah profesi-profesi yang saat ini dipandang negatif dapat kembali memperoleh kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan masyarakat dan negara.
